Sekolah Penggerak sebagai Lokomotif Transformasi Satuan Pendidikan

Yogyakarta – Ekosistem yang baik di sekolah penggerak akan menginspirasi semangat belajar sekolah-sekolah lainnya, sehingga layanan pendidikan semakin maju dan berkualitas. Hal ini disampaikan Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluya pada pembukaan kegiatan Pemetaan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Sekolah Imbas, Kamis (28/3/24) di Loman Park Hotel Yogyakarta.

“Tahun 2024 terakhir bagi PSP Angkatan 1,  maka diharapkan sekolah penggeraknya dapat membuktikan kiprahnya sebagai pusat keunggulan dengan berbagai praktik baiknya,” tandasnya. Berbagai pengalaman dan praktik baik sekolah penggerak menurut Bambang harus diimbaskan kepada sekolah-sekolah lainnya.

Bambang berharap sekolah-sekolah penggerak di angkatan 1 mampu menjadi penggerak komunitas belajar. “Dengan begitu sekolah penggerak berperan sebagai lokomotif yang menarik gerakan transformasi satuan pendidikan,“ jelasnya.

Endang Priyanti selaku ketua panitia menambahkan, sekolah penggerak merupakan asset daerah dalam mewujudkan transformasi satuan pendidikan. Oleh karena itu, kiprah sekolah penggerak perlu didorong sebagai penggerak komunitas. “Sebagai asset daerah maka diharapkan pemda setempat berkomintmen memberdayakan sekolah penggerak sebagai pusat keunggulan inspirator transformasi satuan Pendidikan,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti 50 orang peserta, yang terdiri para pengawas sekolah di Kabupaten Gunungkidul, pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Balai Dikmen Gunungkidul, serta unsur Dinas Dikpora DIY. Selama satu hari para peserta mencoba memetakan sekolah penggerak, dan merumuskan desain pengimbasan dari sekolah penggerak kepada sekolah imbas.

Artikel Lain

Peringatan Hari Kartini BPMP DIY : Kemajuan Perempuan untuk Mendidik Anak Bangsa

Yogyakarta – Bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Kartini, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta …

Mari Berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat agar Layanan BPMP DIY Semakin Baik

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang …