Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013  tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Jumat, 14 Maret 2014 bertempat di LPMP D I Yogyakarta.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan staf kepegawaian dan keuangan dari delapan UPT Kemdikbud di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu P4TK Matematika, P4TK Seni dan Budaya, Balai Bahasa, Balai Arkeologi, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMR) sebanyak 32 orang. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait dengan tunjangan kinerja pegawai.

Hadir sebagai narasumber yaitu Simul SH, dari Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud yang menjelaskan bahwa tunjangan kinerja (tukin) adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada PNS yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja. Tunjangan kinerja ini diberikan kepada Pegawai yang berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya berdasarkan keputusan pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya. Dalam penyampaiannya dijelaskan pula oleh narasumber bahwa tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan target kerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai.

Lebih lanjut disampaikan oleh narasumber bahwa salah satu indikator pembayaran tunjangan kinerja yaitu kehadiran. Pegawai Kemendikbud wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja Kemendikbud yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik. Banyak paparan yang disampaikan oleh narasumber terkait Perpres Nomor 88 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013. Acara ini lebih dipusatkan dengan diskusi dan tanya jawab guna meningkatkan pemahaman terkait sosialisasi yang dilaksanakan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Perpres No. 8 tahun 2013 dan Permendikbud No. 107 tahun 2013. (Sri Widayati, S.Sos)

Artikel Lain

Refleksi Untuk Meningkatkan Kualitas IKM pada Tahun Ajaran 2024/2025 di DIY

Yogyakarta – BPMP DIY menyelenggarakan kegiatan Refleksi Tahap 1 atas Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada …

Kolaborasi BPMP DIY dan PEMDA Untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu di DIY

Yogyakarta – BPMP DIY menyelenggarakan kegiatan Program Manajemen Operasional (PMO), Kamis (20/6/2024) di Hotel Grand …