BPMP D.I. Yogyakarta Laman Resmi BPMP D.I. Yogyakarta
Wonosari, Selasa (29/3) yang lalu, LPMP D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Rapat Periodik Programme Management Office (PMO) Program Sekolah Penggerak (PSP) tahun 2022 bertempat di Aula Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengawal Program Sekolah Penggerak, mengidentifikasi masalah/kendala pelaksanaan PSP untuk merencanakan tindak lanjut dan mencarikan solusi dari permasalahan yang timbul. Kegiatan rapat periodik PMO dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul Ir. Eddy Praptono, M.Si. dan dihadiri oleh Kasubbag Tata Usaha LPMP D.I Yogyakarta beserta Tim PMO, Pejabat Struktural Disdikpora DIY beserta Tim PMO, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul beserta Tim PMO, Pejabat Struktural Disdikpora Kabupaten Gunungkidul beserta Tim PMO dan Pelatih Ahli Sekolah Penggerak.
Pada saat rapat berlangsung ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul antara lain agar implementasi program lebih terstruktur terkait pembagian peran pusat dan daerah, tuntutan digitalisasi sekolah masih kurang sinkron, dibutuhkannya tenaga IT utamanya programer untuk mendukung digitalisasi sekolah, peningkatan Pendidikan karakter perlu melibatkan tenaga ahli (psikolog), dukungan APBD harus jelas alokasinya. Disampaikan pula bahwa kegiatan-kegiatan pendukung pelatihan, pengimbasan, bantuan TIK untuk SMP sudah dilakukan dan diinformasikan bahwa sampai sekarang (29/3) untuk bantuan pendamping BOSDA belum ada.
Pelatih Ahli Sekolah Penggerak, Bapak Herdi Handoko, M.Pd. pada kesempatan yang sama menyampaikan perlunya melakukan PMO tingkat satuan Pendidikan dan coaching one by one antara Pelatih Ahli dengan kepala sekolah menggunakan metode refleksi, pengawas sekolah dan penilik perlu dibuatkan akun belajar.id dan laporan PMO sekarang menjadi 3 bulan.
Peserta rapat dari Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa status Kepala Disdikpora yang belum definitif dirasa sangat mengganggu selain itu adanya operator dinas yang mutasi maupun operator sekolah yang diganti juga menimbulkan masalah tersendiri. Disampaikan pula untuk PAUD tahun ini ada 7 sekolah penggerak yang akan disuplai Laptop dan LCD, untuk SD telah disiapkan alokasi dana sebesar 22 Milyar Rupiah untuk TIK termasuk untuk 15 SD Sekolah Penggerak dari dana DAK dan diseminasi PSP akan dilaksanakan di 18 kapanewon. Untuk jenjang SMP suplai TIK Sekolah Penggerak dialokasikan dana 900 Juta Rupiah. Di semua kapanewon akan dilakukan diseminasi dengan narasumber dari kepala sekolah penggerak dengan dana dari APBD. Dinas Dikpora DIY mengawal PSP dengan fasilitasi, koordinasi dan monitoring dengan harapan semua sekolah akhirnya menjadi sekolah penggerak.
Untuk mengawal Program Sekolah Penggerak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi D.I. Yogyakarta setiap tahun sudah menugaskan guru pembimbing/pendamping khusus untuk sekolah inklusi dengan penghargaan 6 jpl, bekerjasama dengan UNY ada penguatan sebagai pembimbing khusus bagi sekolah reguler dan dihargai penghargaan 6 jpl, mendorong Kabupaten/Kota membentuk unit layanan disabilitas dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, mengawal agar RKAS sekolah penggerak berbeda dengan sekolah lain, ada anggaran koordinasi dan monitoring untuk PSP. Disampaikan juga Dinas dikpora DIY sangat sulit menganggarkan khusus untuk sekolah penggerak karena sudah ada BOSDA. Untuk data yang dinamis, penataan sdm yang terkadang tidak sinkron dengan timeline PSP dalam hal ini Disdikpora DIY memandang perlu adanya komunikasi dan kolaborasi. Disdikpora DIY juga memandang perlu peran orang tua sebagai komponen tripusat Pendidikan diperkuat.
Kepala Bidang Dikmen Disdikpora DIY Dra. Isti Triasih menambahkan: adanya MoU antara Gubernur dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bisa digunakan sebagai dasar untuk pembagian peran. Monitoring oleh pengawas untuk mendukung kegiatan PSP sudah dianggarkan dan koordinasi rutin secara daring juga sudah mulai dijalankan.
Pada rapat ini Tim PMO dari LPMP DIY memaparkan progres pelaksanaan PSP sekaligus mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi masing-masing sekolah dan secara bersama-sama dengan peserta rapat lainnya menyusun rencana tindak lanjut.
Kegiatan ditutup oleh Kasubbag Tata Usaha LPMP DIY Bapak Mustari dengan diawali ucapan rasa syukur telah terselenggaranya rapat PMO juga terimakasih atas kehadiran para undangan dan kontribusi semua pihak dalam mengawal PSP. (Yuli/SBU)
