BPMP D.I. Yogyakarta Laman Resmi BPMP D.I. Yogyakarta
(Yogyakarta, 22 September 2020) Seiring pelaksanaan desentralisasi pendidikan, di mana terjadi pemisahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu untuk terus dilakukan upaya peningkatan sinergitas sehingga meskipun dengan pemisahan kewenangan tersebut, mutu pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melalukan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah, sehingga UPT-UPT Kemendikbud yang ada di daerah nantinya akan benar-benar berperan sebagai perpanjangan tangan Kemendikbud menjadi partnership Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah PAUD Dikdas dan Dikmen, Jumeri, S.T.P, M.Si., pada acara Pembukaan Rakor Sosialisasi Asesmen Nasional yang dilaksanakan di Hotel Hyatt, Sleman. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat SMP tersebut diikuti peserta dari unsur Dinas Pendidikan dan Ketua MKKS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan DIY.
Lebih lanjut Jumeri menjelaskan bahwa, dalam rangka menyikapi pelaksanaan pendidikan di masa pandemic covid 19, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan adanya relaksasi penggunaan dana BOS, penyederhaan kurikulum, pembuatan modul-modul dan panduang pembelajaran jarak jauh, dan pemberian bantuan pulsa internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Beliau berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, baik yang dilaksanakan secara PJJ, maupun tatap muka di zona hijau yang sudah diijinkan oleh gugus tugas bersama pemerintah daerah setempat.
Di sisi lain, seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud tengah menyiapkan pelaksanaan asesmen nasional pendidikan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021. Asesmen tersebut meliputi asesmen kompetensi minimal dan survey pendidikan karakter. Nantinya akan ada rapor pendidikan nasional yang akan menggambarkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan juga provinsi.
Dalam laporannya, Direktur SMP, Mulyatsah, M.Pd menyampaikan bahwa rakor ini sangat strategis karena akan mendiskusikan bersama berkaitan Manajemen Berbasis Sekolah, persiapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Nasional, Pengelolaan Dana BOS dan DAK serta isu-isu aktual lain di jenjang SMP. Sementara itu, Kepala LPMP DIY, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si dalam sambutannya menyampaikan gambaran pelaksanaan PJJ di masa pandemic covid 19 dan beberapa contoh best practices yang dilakukan guru maupun kepala sekolah. Minhajul juga menyambut baik rencana Kemendikbud yang akan meningkatkan peran LPMP dan BPPAUD Dikmas di daerah dengan meningkatkan kapasitasnya menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. (Min)
