Otoritas Pendidikan di DIY Siap Sukseskan Implementasi Merdeka Belajar tahun 2024

Para Kadinas Pendidikan di DIY sedang memaparkan refleksi implementasi Merdeka belajar dan strategi langakah dukungannya di tahun 2024

Dinas Pendidikan kabupaten/kota/propinsi se-DIY bertekad mendorong capaian implementasi semua program prioritas Merdeka Belajar di tahun 2024 menjadi yang terbaik di Indonesia.  Dukungan Pemda ini disampaikan dalam evaluasi dan refleksi atas implementasi Kebijakan Merdeka Belajar tahun 2023 yang diadakan BPMP DIY selama 2 hari, (19-20/12/23) di Indolux Hotel Yogyakarta.

Para Kepala Dinas Pendidikan memaparkan capaian program prioritas Kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya selama tahun 2023, berikut evaluasi atas kendala yang dihadapi. Selain itu disampaikan strategi yang akan dilakukan pemda agar mencapai target optimal secara efektif dan efisien di tahun 2024.

Hadir sebagai narasumber Kadinas Dikpora DIY Didik Wardoyo, Kadinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, Kadinas Dikpora Bantul Isdarmoko, Kadinas Dikpora Kulon Progo Arif Prastowo, Kadinas Dikpora Gunungkidul Nunuk Setyowati, Kadinas Pendidikan Sleman Eri Widaryana.

Sebagai pemantik, Kepala BPMP DIY Eko Sumardi menjelaskan pentingnya refleksi atas implementasi Kebijakan Merdeka Belajar selama tahun 2023. Harapannya dapat mengetahui kekurangannya sehingga pada tahun 2024 dilakukan tindakan untuk menyempurnakan.

Melalui kegiatan ini, Eko berharap terjadi penyamaan persepsi sehingga di antara seluruh elemen pemangku Pendidikan di DIY baik unsur Pemda maupun UPT Kemdikbudristek dapat menjalin kolaborasi terbaik untuk meningkatkan mutu layanan Pendidikan di DIY dengan basis Kebijakan Merdeka Belajar.

Tampil di urutan pertama, Kadinas Dikpora DIY Didik Wardoyo menjelaskan bahwa titik akhir Merdeka Belajar adalah hasil belajar siswa. Didik mengingatkan, dalam proses pembelajaran anak harus nyaman dan aman dalam sebuah ekosistem belajar yang baik dan melindungi.

Proses pembelajaran-pun harus dapat mengembangkan potensi siswa. Didik mendorong terciptanya hubungan antar guru di sekolahnya agar saling menularkan dan mengangkat rekan sejawatnya bergerak lebih baik.

Kurikulum Merdeka di DIY selain bicara dengan kualitas output juga tentang aksesbilitas dan pemerataan kesempatan kepada seluruh siswa. Maka di DIY Didik menerapkan kegiatan yang mendukung aksesbilitas, serta memastikan sekolah memberi wadah kepada siswa untuk berkespresi.

Pendidikan karakter di DIY telah memiliki pedoman konsep Pendidikan Khas keJogjaan (PKJ) yang memberi warna selaras dengan Merdeka Belajar. Pada dasarnya, baik PKJ maupun  Merdeka Belajar mengangkat konsep lama memayu hayung bawono, di mana siswa dalam orientasi pendidikannya turut serta memperindah bumi.

Siswa perlu mengembangkan kecerdasan mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi. Segala masalah di bumi sekolah turut terlibat untuk mengatasinya, maka Didik mengajar satuan Pendidikan di DIY untuk mengasah ketajaman akal budi, dan membasuh malapetaka bumi.

“Kini kita harus meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, bersamaan dengan melestarikan lingkungan,” tegas Didik. Pihaknya memastikan Buku PKJ segera akan diunggah, selain ada versi cetaknya di tahun 2024.

Sekolah di DIY didorong untuk melihat rapor pendidikan, sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan. Hasil PISA yang mengalami penurunan, menurut Didik perlu strategi perubahan dengan konsep keberpihakan kepada siswa.

Siswa perlu disiapkan, sehingga tidak boleh ditinggalkan oleh gurunya kendati dengan alasan mengikuti banyak kegiatan guru. Maka Didik akan mendorong kegiatan guru dikelola sehingga tidak menganggu jam belajar siswa.

DIY mendukung Merdeka Belajar dengan mendorong sekolah untuk menerima anak anak berkebuhan khusus. Prinsip utamanya, Didik memastikan DIY berpihak kepada siswa untuk berkembang di bawah asuhan dan bimbingan para gurunya.

Didik akan mengefektifkan Surat Edaran tentang program krida bakti social di DIY. Dalam mendukung Pendidikan karakter, pihaknya memprogramkan siswa dalam 1 semester selama 3 hari wajib melaksanakan kegiatan di panti asuhan, panti wreda, untuk beraktifitas social.

Mereka diminta pula membuat narasi lesson learn, yang berisi kebermaknaan kegiatan itu dalam menumbuhkan karakter positif dalam dirinya. Didik menegaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar  untuk kepentingan siswa. “Termasuk semua komitmen pemda pada hari ini untuk kepentingan siswa,” tegas Didik.

Sementara itu Kadinas Dikpora Kulon Progo Arif Prastowo berpendapat bahwa sehebat apapun penguasan ilmu dan teknologi, kearifan lokal tetaplah penting. Gubernur telah menerbitkan Pergub tentang pendidikan karakter, menindaklanjuti hal ini di Kulon Progo diterapkan pendidikan karakter berbasis budaya.

Arif menjelaskan, karakter musti diletakkan dalam dimensi agama, negara, dan social. “Artinya kita sedang membangun semangat kebangsaan, relijius, dan social,” ungkap Arif. Implementasi Pendidikan karakter  tidak bisa  meninggalkan konteks budaya, maka di Kulon Progo kembali dikembangkan karakter kearifan local berupa nilai budaya gotong royong, tepo seliro, dan sebagainya.

Kolaborasi BPMP berikut UPT Kementerian di DIY dengan pemda oleh Arif dinilai sangat baik, terbukti indeks capaiannya semakin baik. Salah satu buktinya dengan capaian PPKSP yang cepat dan tertinggi nasional yang dikebut selama 2 bulan dengan kolaborasi semua pihak.

PAUD yang awalnya sangat rendah dapat diakselesari membentuk TPPK di satuan pendidikannya.

Dinamika aktivitas belajar di Kulon Progo bergerak cukup cepat, tumbuhnya komunitas belajar di kalangan pendidik didorong untuk mengembangkan mutu pembalajaran.

Kulon Progo menurut Arif menyiapkan guru penggerak untuk suatu saat nanti menjadi kepala sekolah, maka dilakukan bimtek untuk menambah kapasitas para guru penggerak. Kemampuan guru penggerak menurut Arif harus dilengkapi dengan pembekalan kapasitas untuk menjadi kepala sekolah.

Kulon Progo saat ini banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitive. Menurut Arif hal ini tidak bisa langsung diisi karena tidak memiliki jabatan bupati definitif. “Jika nantinya sudah memeiliki bupati definitive proses pengisian kepala sekolah dari guru penggerak tentu lebih mudah,” terang Arif.

Dinas Dikpora Bantul menurut Kadinas Isdarmoko memiliki komitmen untuk meningkatkan hasil Asesmen Nasional yang merupakan amanat Merdeka Belajar. Guru penggerak, Isdarmoko berharap di tahun 2024 dari BBGP ada program pengimbasan modul untuk sekolah yang belum ada guru penggerak. Bantul berharap ada guru penggerak versi DIY melalui pengimbansan.

Dinas Dikpora Bantul berkomitmen mengangkat kepala sekolah dari sumber guru penggerak. Sekolah penggerak, menurut Isdarmoko hasil evaluasinya berdampak positif.

Maka Kabupaten Bantul pada tahun 2024 menggarap sekolah penggerak dengan alokasi anggaran forum sekolah penggerak. Harapannya sekolah penggerak bermanfaat memberi kontribusi dan menginspirasi sekolah lain.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) didorong berjalan dengan baik. Oleh karena itu, para guru di Bantul didorong untuk menuntaskan meningkatkan kompetensinya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). “Apabila gurunya tidak tuntas belajar melalui PMM, maka akan menghambat jalannya IKM di satuan pendidikan,” tandas Isdarmoko.

Kadinas Nunuk Setyowati tegas menyatakan dukungannya atas implementasi Merdeka Belajar. Pihaknya sudah mengangkat kepala sekolah dari sumber guru penggerak sesuai kebijakan Merdeka Belajar.

“Pelaksanaaan Merdeka Belajar di Gunungkidul sudah bahkan sudah dipayungi peraturan Bupati,” tandas Nunuk. Implementasi ARKAS sebagai bagian dari Merdeka belajar di Gununglidul capaiannya tertinggi di DIY.

Selain itu, di Gunungkidul aktivasi akun belajar berikut pemanfaatannya juga tertinggi. Capaian pembentukan TPPK di satuan Pendidikan di wilayah Gunungkidul juga tertinggi. Mengakhiri keterangannya, bagi Nunuk pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

“Apapun kurikulumnya yang terpenting adalah gurunya,” tegas Nunuk. Oleh karena itu pihaknya sangat komitmen dengan peningkatan kompetensi guru, komunitas belajar, dan platform Merdeka mengajar guna membekali guru menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka.

Budi Santosa Asrori, Kepala Dinas Dikpora Yogyakarta mengusulkan agar uji kompetensi guru (UKG) dilaksanakan lagi oleh Kemdikbudristek. Selain itu, Neraca Pendidikan sebaiknya juga diupdate lagi.

Budi menambahkan pada era UKG, dan ujian nasional (UN) masih dilaksanakan, hasilnya DIY selalu nomor 1 secara nasional. Maka kendati sudah tidak ada UN, kita harus melanjutkan estafeta mutu Pendidikan yang telah dicapai selama ini.

Pihaknya bersyukur untuk hasil PISA, DIY tertinggi nasional melebihi DKI Jakarta. “Rapor Pendidikan hasil Asesmen Nasional (AN) untuk Kota Yogyakarta indikatornya sudah hijau semua,” ungkap Budi .

Kendati demikian, Budi memastikan tetap mendorong evaluasi persatuan pendidikan, agar hasil tersebut dapat disempurnakan di tahun berikutnya. “Kami cermati yang lemah untuk diperbaiki, bagi Kota Yogyakarta hasil AN menjadi umpan bailik yang perlu ditindaklanjuti,” kata Budi.

Budi menambahkan Kota Yogyakarta memiliki Perwal Gandhes Luwes. “Peraturan ini agar anak di Kota Yogyakarta ada standar kompetensi penguasaan muatan budaya untuk mendukung Pendidikan karakter,” ungkap Budi.

Pihaknya juga menerapkan kesetaraan dalam layanan Pendidikan. Menurut Budi secara prinsip tidak ada sekolah favorit, kalaupun ada label demikian hanya karena persepsi masyarakat saja. “Wong kepala sekolahnya selalu dirotasi, demikian juga gurunya, anggaran semua sekolah juga diberi,” jelas Budi.

Bagi Budi yang terpenting adalah menegakkan karakter dan budaya belajar di semua sekolah. Dengan demikian dapat mendorong dan meningkatkan mutu Pendidikan, sehingga menurut Budi yang sudah baik dan dilabeli masyarakat favorit tetap baik, serta yang belum dianggap favorit akan semakin baik.

Dukungan Pemda Sleman untuk Pendidikan menurut Kadinas Eri Widaryana sangat baik. Sleman menurut Eri sudah mengangkat guru penggeraknya menjadi kepala sekolah.

Sleman jumlah sekolahnya paling banyak, siswanya paling banyak, masalahnya juga paling banyak, maka pemda menurut Eri memperhatikan agar guru dapat memberi layanan pendidikan terbaik. Maka di Sleman, pihaknya memfasilitasi semua guru GTT maupun PTT.

Anak miskin di Sleman yang terlewat dari PIP, menurut Eri diberikan bantuan dari APBD. Pihaknya juga mendorong peran guru penggerak, komunitas belajar, untuk menjadi katalis dalam meningkatkan p layanan pendidikan yang lebih baik.

Dukungan kepada Merdeka Belajar juga diwujudkan Pemda Sleman dengan menyelenggarakan Sleman School Expo. Menurut Eri even ini sebagai wadah ekspose Pelajar Pancasila, untuk memfasilitasi semua kegiatan P5 karena esensi Merdeka Belajar adalah pembelajaran berdeferensiasi yang mendukung pengembengan minat dan bakat anak.

Artikel Lain

Hari Guru Nasional 2024: Guru Hebat, Indonesia Kuat

Yogyakarta – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY memperingati Hari Guru Nasional pada Senin, (25/11/2024), …

Mendikdasmen: Para Guru Harus Memiliki Standar Pendidikan D4 dan S-1

KULONPROGO – Guru harus memiliki standar pendidikan D4 dan S-1. Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar …