BPMP D.I. Yogyakarta Laman Resmi BPMP D.I. Yogyakarta
Program Sekolah Penggerak sebagai bagian dari implementasi Program Merdeka Belajar tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam mengawal PSP, BPMP Prov. D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Bimtek Sekolah Penggerak untuk Tim PMO. Kegiatan ini secara khusus bertujuan memantapkan kinerja Tim PMO provinsi/kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan PSP di D.I. Yogyakarta, sekaligus mendapatkan gambaran terkait kendala dan hambatan di lapangan.
Kegiatan Bimtek terbagi dalam dua tahap, yang pertama untuk Tim PMO Provinsi, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 bertempat di Sagan Heritage Hotel Yogyakarta, sementara tahap kedua untuk Tim PMO Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2023 bertempat di Aveon Hotel Yogyakarta. Pertemuan fullday ini diikuti oleh semua Tim PMO baik Transformasi Pembelajaran maupun Tata Kelola, serta staf BPMP Prov. D.I. Yogyakarta.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPMP Prov. D.I. Yogyakarta, Drs. Eko Sumardi, M.Pd menegaskan kembali komitmen untuk mengawal PSP yang telah berjalan dua tahun. Menurut Pak Eko, masih banyak terjadi miskonsepsi terkait pelaksanaan PSP antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kita perlu kembali mengingat peran bersama dalam intervensi PSP yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM, Implementasi Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah dan Perencanaan Berbasis Data. Semua pihaka yang terkait diharapkan dapat menyamakan persepsi dan langkah agar PSP dapat berjalan optimal dan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Sesi materi diawali dengan FAQ Program Sekolah Penggerak yang memantik dengan pemikiran bahwa inti permasalahan dari implementasi PSP bertumpu pada tiga hal yakni (1) PMO, bahwa semua persoalan yang bisa diselesaikan di satuan pendidikan tidak perlu diekskalasi ke tingkat yang lebih tinggi – jika yang terjadi sebaliknya, maka langkah penyelesaiannya juga berjenjang mulai dari dinas pendidikan, BPMP/BBGP, pemerintah pusat, langkah ini akan tidak efektif apabila ada satu saja dari jenjang tersebut yang tidak berfungsi secara optimal (2) PMM, hadir untuk memfasilitasi implementasi kurikulum baru, dengan demikian menjadikan Sekolah Penggerak seakan usang, namun disisi lain sangat bergantung pada kepemimpinan dan komitmen kepala sekolah, (3) PBD, raport pendidikan menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk merencanakan program-program prioritas peningkatan mutu pendidikan, akan menjadi kurang valid apabila hasil Asesmen Nasional sebagai salah satu sumber data tidak memberikan gambaran yang sebenar-benarnya. Penjelasan ini memicu tanggapan dari para peserta, yang meminta pencerahan lebih lanjut antara lain seputar akreditasi vs raport pendidikan serta pemantauan PMM vs kepemimpinan kepala sekolah.
Sesi berlanjut dengan pemaparan materi dan diskusi panel tentang Tupoksi PMO, Mitigasi Resiko PSP, Advokasi dan SOP Perubahan KS/PS PSP, dan Ekskalasi Isu, Solusi dan Aplikasi PMO Transformasi Pembelajaran, dengan narasumber fasilitator BPMP Prov. D.I. Yogyakarta. Sebagai output dari kegiatan ini adalah pemetaan permasalahan terkait implementasi PSP serta rencana aksi perbaikannya di masing-masing provinsi/kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut. (SIN)
