Advokasi pemda oleh BPMP DIY dilakukan secara berkesinambungan, harapannya sampai tuntas. Semangat ini yang mendorong BPMP DIY melaksanakan beberapa tahapan pembimbingan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan. Kegiatan Bimtek Penerapan SPMP untuk Pemda adalah tahap ketiga, dengan fokus utama melihat lebih dalam dari persepsi pemda terkait perencanaan dan penganggarannya dalam mengakomodir IKU Bidang Pendidikan di daerahnya.
Kegiatan dilakukan selama satu hari, terbagi dalam dua tanggal kegiatan yakni tanggal 17 Juli 2023 untuk Provinsi, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, serta tanggal 18 Juli 2023 untuk Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, semuanya bertempat di Lynn Hotel Yogyakarta. Dalam pengarahannya, Kepala BPMP DIY, Drs. Eko Sumardi, M.Pd menggarisbawahi bahwa Kebijakan Merdeka Belajar saat ini sudah memasuki tahun ketiga, dan untuk membumikannya memang perlu energi, waktu, sharing dan diskusi bersama antar semua pemangku kepentingan agar layanan pendidikan bagi anak-anak bisa terealisasi secara optimal. Pada kesempatan ini, lanjut Pak Eko, kita melihat progress capaian adoption ratenya bagaimana, ada permasalahan mari kita pecahkan bersama. UPT diberi tugas untuk membantu pemda, maka BPMP DIY diberi alokasi anggaran untuk melakukan fasilitasi berulang kepada pemda, semoga kebijakan pusat segera bisa terealisasikan secara penuh di daerah sehingga ke depannya fasilitasi ini dapat dialihkan ke program atau kegiatan lain – tandanya sinkronisasi sudah oke.Beberapa IKU mjd prioritas dan perhatian, muaranya terpenuhi pelayanan minimal bagi anak didik, mengingat pendidikan adalah hak dasar setiap anak, pungkas Pak Eko.
Sebagai booster awal, narasumber dari Tim BPMP DIY menyampaikan materi Rapor Pendidikan 2023 dan Manfaatnya, dilanjutkan dengan sesi utama yakni presentasi masing-masing pemda terkait rasional, sasaran dan penganggaran sub kegiatan dalam RKPB Bidang Pendidikan, dipandu moderator konsultan BPMP DIY. Pada kesempatan ini, narasumber dari setiap pemda memaparkan pencapaian pemenuhan SPM dalam penganggarannya per Juli 2023, sekaligus target-target yang akan dicapai di tahun 2024. Sesi ini mendapat animo besar dari peserta, menjadi sesi diskusi yang cukup bernas. Beberapa permasalahan yang mencuat dari pemenuhan adoption rate antara lain: terjadi pemangkasan luar biasa di daerah pada Tahun 2024 dikarenakan kondisi keuangan dan kebutuhan daerah, termasuk munculnya dinamika politik nasional; Renstra yang sudah tidak bisa direvisi di tengah tahun anggaran sehingga belum bisa mengakomodasi program kerja terkait SPMP; pemda belum mempunyai target untuk merespon surat Kemendikbudristek tentang pemenuhan IKU Bidang Pendidikan – ibaratnya maju perang tanpa senjata yang memadai, padahal pemenuhan SPMP akan menjadi rapor pemda; masih kurangnya pembimbingan lebih lanjut untuk mendalami parameter-parameter pendidikan yang sesuai dengan dinamika pendidikan; secara kasuistik di daerah terdapat persoalan di satuan pendidikan mulai dari angka partisipasi sekolah belum mencapai 100% sampai kemampuan literasi numerasi yang tidak merata, data ini mempengaruhi perencanaan pemenuhan SPM; masih terdapat perbedaan konteks dan istilah sub kegiatan sehingga tidak bisa mengakomodir beberapa perencanaan.
Menutup diskusi, narasumber menyampaikan bahwa upaya peningkatan mutu tentunya tetap selalu diupayakan, dengan tetap bersandar pada kondisi daerah. Apapun keberhasilan perlu diapresiasi, dan strategi masing-masing daerah dihargai. Melihat konstelasi sub kegiatan, jelaslah arah Kemendikbudristek pada akses, hasil belajar, literasi numerasi, iklim pendidikan, APS dan layanan khusus paud – artinya secara garis besar mengerucut pada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan belajar. Untuk pelajaran ke depannya, akan sangat bagus andai daerah mengikuti prosentase tersebut, sehingga makin banyak sub kegiatan didorong ke arah itu sebagai prioritas. Kita akan coba bedah parameter, strategi dan target yang sejalan dengan kemendikbudristek, yang penting angka-angka itu rasional dan sesuai capaian daerah masing-masing – targetnya RAPD meningkat. BPMP DIY akan senantiasa bersinergi dengan pemda untuk memperbaiki layanan pendidikan, dan satu lagi, tampaknya tukar-menukar informasi dan sharing permasalahan antar daerah merupakan langkah yang positif demi mendorong perbaikan secara holistik di D.I. Yogyakarta. (SIN)