BPMP D.I. Yogyakarta Laman Resmi BPMP D.I. Yogyakarta
Sleman – Koordinasi PMO dengan pemerintah daerah dilaksanakan BPMP DIY, pada Kamis (1/8/24), di Hotel Grand Keisha Sleman Yogyakarta. Kegiatan diikuti oleh 40 peserta dari unsur Tim PMO Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Dikmen Kabupaten/Kota, BBGP DIY, dan BPMP DIY.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Timja 1, Drs. Mahmudin, MM, yang mewakili Kepala BPMP DIY yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Mahmudin menyampaikan harapannya bahwa PMO ini menjadi wadah yang efektif untuk mensolusikan permasalahan kebijakan Merdeka Belajar di daerah.
Pihaknya mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berbagi praktik baik dan berdiskusi terutama dalam pengawalan sekolah penggerak di masing-masing wilayah. Mahmudin menekankan perlunya Pemda mengawal kebijakan Merdeka Belajar di daerah untuk memotivasi implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB).
Sinergitas semua unsur, menurutnya dapat mengurai permasalahan sekolah penggerak yang terjadi di lapangan. Semangat gotong royong dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DIY menjadi semangat baru seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di DIY.
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini Ahmad Riftaudin, S.Pd, M.Pd, Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dia menyampaikan materi tentang kebijakan pembinaan sekolah penggerak di Kabupaten Sleman.
Ahmad menjelaskan beberapa terobosan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam membina sekolah penggerak di wilayahnya, seperti pemberian penghargaan kepada sekolah penggerak, penguatan SDM bekerja sama dengan CSR untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan Disdik.
Sekolah penggerak Kabupaten Sleman menurut Ahmad berkomitmen untuk bergerak bersama menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Materi kedua disampaikan oleh PIC PDM 01 Mustari, M.Si yang menjelaskan program implementasi sekolah penggerak.
Mustari menyampaikan bahwa BPMP DIY melalui mata anggaran yang relevan telah mendesain kegiatan pengimbasan sekolah penggerak dalam bentuk IHT sebanyak tiga pertemuan dengan pola in-on-in. IHT tahap 1 telah berlangsung pada tanggal 23 dan 24 Juli 2024, dan sekolah penggerak angkatan 1 sudah mulai melakukan pengimbasan ke sekolah yang ditunjuk.
Pasca IHT, peserta melaksanakan on di satuan pendidikan untuk mengimbaskan materi yang telah diperoleh selama IHT kepada teman sejawat. Tantangan dan solusi implementasi PSP menjadi materi penutup pada PMO kali ini yang disampaikan oleh Dr. Arwan Rifai, M.Pd.
Pada sesi ini, dibahas instrumen optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melaksanakan pembinaan kepada sekolah penggerak dan meminta masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait hal yang harus dilakukan BBGP dan BPMP sebagai UPT Kemdikbud di daerah sekaligus mendiskusikan dashboard level komitmen pemda. (Erni_Timja1).
