BPMP D.I. Yogyakarta Laman Resmi BPMP D.I. Yogyakarta
Yogyakarta – Perencanaan, penggunaan, penatalaksanaan, dan pelaporan BOSP saat ini mengalami perubahan. Hal ini disampaikan Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluya, saat membuka Advokasi Pemda dan Satpen terkait Pelaporan BOSP melalui ARKAS 2023, Kamis (04/04/2024) di Loman Park Hotel Yogyakarta.
“Mekanisme penyalurannya berubah menjadi dua tahap dan bergantung pada tahapan tahun sebelumnya,” kata Bambang. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menurut Bambang mengamanatkan pelaporan pemanfaatan dana BOSP selambatnya pada 31 Januari tahun berikutnya.
Catatan terakhir platform Dapomart masih terdapat 31 satuan pendidikan (satpen) yang laporannya belum dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan. Bambang menyinggung sarana prasarana dan SDM seringkali menjadi kendala, khususnya untuk jenjang PAUD.
Dua tahap mekanisme penyaluran BOSP ini, menurut Bambang merupakan bukti keberpihakan pemerintah pada sekolah. “Implikasinya meringkas dan mempercepat jalan, supaya operasional sekolah dapat berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.
Upaya pengembangan dengan platform – platform agar sistem pengelolaan BOSP efektif, efisien dan akuntabel, menurut Bambang akan dilakukan oleh Kemdikbudristek. Laporan BOSP juga merupakan rapor pemda, maka Bambang mengajak semua elemen untuk bersama-sama mengawalnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari unsur Kasi PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB, Admin BOSP Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, satpen pengelola BOSP terpilih, dan BPMP DIY. Materi yang disampaikan adalah progress pelaporan BOSP melalui ARKAS 2023 dan perencanaan sekolah berbasis rapor pendidikan dengan narasumber dari BPMP DIY.
Sedangkan materi praktik baik perencanaan, penggunaan, penatalaksanaan, dan pelaporan BOSP disampaikan oleh narasumber SMAN 2 Playen Gunungkidul. Kegiatan diwarnai dengan sesi sharing pengalaman, kendala, dan solusi pemecahan masalah, dilanjutkan penyusunan Rencana Tindak Lanjut. (SIN)
