ZIWBK

Bimbingan Teknis PBD, Profil dan Rapor Pendidikan: Sosialisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023

Kemendikbudristek dan Kemendagri telah menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan dan kabupaten/kota dalam platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan yang akan dipakai untuk mengukur kinerja pemda bidang pendidikan dalam pencapaian SPM. Sebagai bentuk tanggung jawab BPMP Prov. DIY sebagai UPT di daerah dalam mendampingi pemerintah khususnya pada perbaikan mutu Pendidikan di daerah, pada tanggal 27 Februari 2023 dilaksanakan kegiatan Bimtek PBD, Profil dan Rapor Pendidikan dengan fokus Sosialisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan (IKU) di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung sehari bertempat di Ruang Rapat 3 BPMP DIY ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait hal-hal yang termuat dalam Surat Mendikbudristek kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 serta merencanakan tindak lanjut kegiatan melalui Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui Surat Mendikbudristek tersebut berisi target nasional pada Indikator Kinerja Urusan  Pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemetaan Daftar Minimal Prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota, Capaian dan Target Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Buku Saku Indikator Prioritas SPM 2024.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPMP Prov. DIY, Drs. Eko Sumardi, M.Pd yang menyampaikan pemikirannya bahwa stakeholder pendidikan harus menyepakati bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi generasi muda. Pendidikan memberi efek yang panjang dan menentukan bagi kelangsungan eksistesi suatu bangsa. Sosialisasi IKU Pendidikan sebagai fokus kali ini, tambah Pak Eko, adalah media yang tepat untuk menyamakan persepsi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah. Dengan mengacu pada indikator kinerja tersebut, pelayanan pendidikan di daerah diharapkan bisa menjamin mutu dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Dihadiri oleh 27 peserta dari unsur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pejabat Perencanaan Dinas Pendidikan dan BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, serta staf BPMP Prov. DIY, kegiatan ini diisi dengan penyampaian materi, diskusi, dan penyusunan tindak lanjut yang berorientasi pada penjadwalan Rakortek Provinsi/Kabupaten/Kota. Peserta cukup antusias dalam kesempatan diskusi, menyampaikan beberapa permasalahan antara lain beban indikator capaian lulusan 100%, upaya memfasilitasi siswa putus sekolah, meningkatkan APS anak disabilitas, belum sinkronnya perencanaan pusat dan daerah, bagaimana cara mengakomodasi perubahan dalam aplikasi perencanaan daerah yang sudah berjalan, dan perlunya bagian perencanaan pemda dan dinas pendidikan duduk bersama merumuskan secara bersama-sama sejak awal untuk mewujudkan sinergitas.

Melalui kegiatan ini diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kota/Kabupaten memahami Indikator Kinerja Urusan Pendidikan untuk program kerja di tahun 2024, terbentuknya persepsi yang sejalan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan tersusunnya tindak lanjut melalui rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta.(SIN dan SUS)

Artikel Lain

Bincang Santai Bersama Pak Dirjen: Always Seputar Merdeka Belajar!

Sebagaimana diketahui, Kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan Mendikburistek pada 2020, dan semenjak itu terus bergulir berbagai episode …

Perkuat Sinergi dan Kompetensi Menuju Efektivitas Tujuan Program Kerja

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Kerja tahun 2023. Workshop …